Riwayat Zaken Kabinet Sukarno dan Misi Mustahil Era Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Ahmad Syafii Ma'arif menyarankan Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar membentuk zaken kabinet. Saran itu disampaikan Syafii pada Mei lalu.

Menurut Syafii, zaken kabinet dapat membuat Jokowi benar-benar berdaulat dalam mengelola pemerintahan.

Tak masalah menteri yang diangkat berasal dari parpol, asalkan benar-benar ahli di bidangnya dan independen. Dengan kata lain, menteri-menteri tidak lagi memiliki ikatan dengan partai politik sehingga fokus bekerja di pemerintahan.

Postur kabinet periode kedua Jokowi menjadi sorotan karena presiden terpilih untuk masa 2019-2024 itu kini memasuki masa transisi periode pemerintahan. Wacana zaken kabinet diprediksi bakal menjadi angin lalu jika melihat komposisi koalisi partai politik pendukung yang merasa punya piutang dukungan selama kampanye Jokowi.

Lebih-lebih, Wapres terpilih Ma'ruf Amin sempat menyinggung porsi kabinet kelak akan diisi sekitar 60:40 dari kalangan profesional dan partai politik.

Dinamika politik terkini, Gerindra semakin dekat dengan koalisi pemerintah. Hal itu berarti koalisi akan semakin gemuk dan berpotensi semakin banyak kursi menteri yang diisi oleh kader parpol.

Presiden Jokowi bersama sejumlah menteri saat menyambangi Taman Nasional Bunaken, Sulawesi Utara. (Dok. Biro Pers Setpres/Kris)

Riwayat Zaken Kabinet

Zaken kabinet bukan hal baru di Indonesia. Kabinet zaken, atau kabinet yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli dan tanpa mengutamakan representasi dari suatu partai politik tertentu, pernah terbentuk di masa silam.

Kabinet Natsir pada 1950 bisa digolongkan sebagai zaken kabinet. Kabinet tersebut terbentuk pada 6 September 1950.

Kala itu, Natsir yang merupakan kader Partai Masyumi tidak mengikutsertakan PNI dalam kabinetnya. Padahal, kursi PNI di parlemen kedua terbesar setelah Masyumi.

Natsir lebih memilih bekerja sama dengan partai-partai kecil, di antaranya PSI, PSII, PIR, Parindra, Partai Katolik, dan Fraksi Demokrasi. Itu pun berkat permintaan Sukarno selaku kepala negara.

Akan tetapi, Kabinet Natsir hanya seumur jagung. Natsir mengembalikan mandatnya sebagai perdana menteri kepada Sukarno setahun kemudian, yakni pada 21 Maret 1951.

Zaken kabinet juga pernah dibentuk Wilopo, kader PNI. PSI, PSII, Parkindo, Parindra, Masyumi, Partai Katolik, dan Partai Buruh diajak berkoalisi.

Namun, seperti halnya Kabinet Natsir, Kabinet Wilopo pun tidak berusia panjang. Setahun memerintah, Kabinet Wilopo bubar pada 3 Juni 1953.

Mohammad Natsir (berkacamata dan memakai peci) saat menanti giliran untuk menukar surat suara, 29 September 1955. (Sumber: ANRI)

Permasalahan yang dihadapi Natsir dan Wilopo cenderung sama. Mereka kehilangan dukungan mayoritas di parlemen. Partai-partai yang mulanya berkoalisi, menarik para menterinya.

Walhasil, Natsir dan Wilopo jadi mudah dilengserkan karena tidak memiliki dukungan kuat di parlemen.

Mereka memang mengangkat beberapa menteri yang ahli di bidangnya. Namun bagaimanapun, menteri-menteri itu berasal dari parpol. Para menteri akan tunduk pada keputusan parpolnya masing-masing jika ingin keluar dari kabinet.

Persoalan itu merupakan konsekuensi dari sistem pemerintahan parlementer yang kala itu diterapkan Indonesia. UUDS 1950 dijadikan landasannya.

Sepanjang 1950-1957, kabinet parlementer tak pernah berusia panjang. Persoalan yang dihadapi pun selalu sama, yakni kehilangan dukungan dari parpol di parlemen.

Usia kabinet yang tak pernah panjang membuat pembangunan tidak berjalan lancar. Krisis politik berkepanjangan menghambat itu semua.

Hingga kemudian, Sukarno merancang zaken kabinet atau Kabinet Karya. Sukarno sendiri yang memilih orang-orang untuk dijadikan menteri.

Dia pula yang menunjuk Djuanda sebagai perdana menteri. Sukarno menganggap Djuanda orang yang dihormati oleh semua kalangan meski tidak berpartai.

Kabinet Karya dibentuk pada 9 April 1957. Namun, harus bubar pada 6 Juli 1959.

Kabinet Karya tidak berlangsung lama karena Sukarno menerbitkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Presiden Sukarno sebagai kepala negara saat memberikan hak pilihnya dalam pemilihan anggota Konstituante tanggal 15 Desember 1955. (Sumber: ANRI)

Dekrit itu berisi tentang pembubaran Dewan Konstituante yang dinilai gagal membuat undang-undang dasar baru. Terlalu banyak friksi antarparpol di dalamnya, sehingga perancangan UUD baru tidak pernah terealisasi.

Dalam dekrit yang sama, termaktub pula penggantian UUD, dari UUDS 1950 ke UUD 1945. Penerapan kembali UUD 1945 menjadi dasar negara membuat Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial, bukan lagi parlementer yang diaplikasikan sepanjang 1950-1959 berdasarkan UUDS 1950.

Sejarawan Universitas Indonesia Andi Achdian mengaku sulit untuk menilai zaken kabinet di masa lalu telah berjalan sesuai ekspektasi atau tidak. Hal itu karena usia setiap kabinet yang tidak pernah panjang.

"Susah ya karena terlalu cepat," kata Andi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (26/7).

Sebenarnya, kata Andi, Soeharto juga bisa disebut membentuk zaken kabinet atau berisi menteri-menteri yang ahli di bidangnya. Itu bisa dilakukan karena Golkar sangat berkuasa di masanya.

Mantan Presiden Soeharto benar-benar leluasa menentukan menterinya tanpa ada beban untuk merekrut kader parpol lain. Selain itu, tidak ada pula yang bisa menandingi suara Golkar di parlemen selama Orde Baru berkuasa.

"Waktu itu DPR hanya sebagai tukang stempel saja," kata Andi.

Berkaca pada dinamika politik Indonesia hari ini, Andi pesimis zaken kabinet bisa terbentuk. Alasannya, saat ini tidak ada parpol yang benar-benar dominan. Masing-masing parpol bergantung kepada parpol lain demi menjaga stabilitas politik.

"Situasi sekarang lebih rumit. Sukarno sendiri mungkin akan jauh lebih kesulitan dibanding era saat itu," kata Andi.

[Gambas:Video CNN] (bmw/gil)