Kasus Bupati Kudus, JK Akui Pemerintah Gagal Berantas Korupsi

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui pemerintah belum berhasil memberantas korupsi menyusul penangkapan Bupati Kudus Muhammad Tamzil yang kembali terjerat kasus korupsi pasca tangkap tangan oleh KPK.

Tamzil diketahui pernah terjerat kasus korupsi saat menjabat sebagai bupati Kudus periode 2003-2008.

"Jadi kita belum berhasil. Semua institusi kita, pemerintah, KPK, belum berhasil betul menyelesaikan masalah-masalah korupsi ini," ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (30/7).

Menurut JK, terulangnya kasus ini juga terjadi karena sikap bupati Kudus yang tak merasa jera. Kendati demikian, JK menilai aparat penegak hukum tak bisa lantas memberikan ancaman hukuman mati pada Tamzil.

"Kalau hukum dua kali lebih berat ya silakan. Tapi tidak bisa langsung hukuman mati dengan hanya (suap) Rp250 juta. Tergantung hukumnya, tergantung hakim," katanya.

Langkah pencegahan tindak korupsi yang berulang, kata JK, dapat diputuskan dalam sidang vonis oleh hakim. Berkaca dari pengalaman selama ini, hakim kerap mencabut hak politik terdakwa kasus korupsi. Artinya, pihak yang terjerat kasus tak dapat mencalonkan diri sebagai pejabat politik dalam jangka waktu tertentu.

"Kan ada kriterianya, kalau vonis pengadilan mengatakan dia tidak boleh aktif di politik beberapa tahun ya tidak boleh. Tapi selama dia tidak dilarang (hak politiknya) ya dia bisa (calonkan lagi). Gitu kan," ucap JK.

KPK sebelumnya menetapkan Muhammad Tamzil dan dua orang lain sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait jual-beli jabatan di lingkungan Kabupaten Kudus. Uang hasil jual beli jabatan itu disebut akan digunakan untuk pelunasan cicilan mobil pribadi.

Sebelum terjerat tangkap tangan KPK, Tamzil juga pernah tersandung kasus korupsi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus
tahun 2004. Ia divonis 1 tahun 10 bulan oleh Pengadilan Tipikor Semarang dan bebas pada 2015.
[Gambas:Video CNN] (psp/ugo)