China Bantah Hendak Copot Pemimpin Hong Kong

Jakarta, CNN Indonesia -- China membantah bahwa pemerintahannya berencana menggantikan Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, di tengah krisis politik akibat demonstrasi besar tak kunjung mereda di wilayah semi-otonom tersebut.

Kementerian Luar Negeri China menuturkan rencana mencopot Lam dari jabatannya itu merupakan "rumor politik dengan motif tersembunyi."

"Pemerintah pusat dengan tegas mendukung Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam untuk mengakhiri kekerasan dan kekacauan, serta memulihkan ketertiban secepat mungkin," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, seperti dilansir Associated Press, Kamis (24/10).

Pernyataan itu muncul merespons laporan surat kabar Financial Times yang menyebut bahwa pemerintahan Presiden Xi Jinping hendak menggantikan Carrie Lam dengan pemimpin "interim" Hong Kong.

Media itu mendapat informasi tersebut dari sumber pemerintahan yang ikut serta dalam pertimbangan tersebut. Meski demikian, sejumlah sumber mengatakan kepada surat kabar tersebut bahwa keputusan tersebut tergantung pada perkembangan situasi.

Hingga kini, kantor Carrie Lam mengatakan tidak akan mengomentari spekulasi seperti itu.

Rumor tersebut beredar ketika Hong Kong masih terperosok krisis politik terparah setelah jutaan orang turun ke jalan selama hampir lima bulan terakhir.

[Gambas:Video CNN]

Carrie Lam sendiri sempat dirumorkan siap mundur jika sudah tidak diterima rakyat.

Demonstrasi di Hong Kong sebenarnya bermula dari tuntutan rakyat agar pemerintah membatalkan pembahasan rancangan undang-undang ekstradisi. Beleid itu diajukan terkait dengan kasus pembunuhan yang dilakukan seorang warga setempat, Chan Tong-kai, di Taiwan.

Tong-kai menghabisi kekasihnya saat berlibur ke Taiwan. Dia lalu pulang ke negaranya sebelum ditangkap aparat setempat.

Pemerintah Taiwan meminta Hong Kong menyerahkan Tong-kai, tetapi ditolak karena kedua belah pihak tidak mempunyai perjanjian ekstradisi.

Di dalam RUU tersebut tercantum kalimat yang menyatakan tersangka sebuah kasus di Hong Kong bisa diadili di wilayah lain, termasuk China.

Para demonstran tak terima karena menganggap sistem peradilan di China kerap kali bias, terutama jika berkaitan dengan Hong Kong sebagai wilayah otonom yang masih dianggap bagian dari daerah kedaulatan Beijing.

Mereka menganggap aturan itu berpotensi menjadi pasal karet untuk menjerat pihak-pihak yang mengkritik pemerintah China.

Pemerintah Hong Kong kemarin memutuskan membatalkan pembahasan RUU Ekstradisi daro program legislasi. Hal itu diharapkan bisa meredam aksi massa. (rds/ayp)