BPN Kritik Susi, Edhy Prabowo Akan Tetap Tenggelamkan Kapal

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo menegaskan akan melanjutkan program aksi penenggelaman kapal yang sering dilakukan oleh Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti semasa menjabat lima tahun terakhir.

Padahal, aksi penenggelaman kapal itu sempat disindir oleh mantan Wakil Ketua Dewan Penasehat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhi Wibowo saat Pilpres 2019 berlangsung.

Menurut Edhy, penenggelaman kapal merupakan kewajiban bagi KKP dalam menjaga kedaulatan wilayah laut NKRI. Ia bahkan akan menjadikan penenggelaman kapal itu sebagai salah satu program prioritas KKP.

"Kalau memang penenggelaman kapal itu suatu keharusan akan saya lakukan juga, kenapa takut? Kedaulatan kita segala-galanya," kata Edhy saat ditemui di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu (23/10).
Edhy sendiri berkomitmen tak akan membiarkan kapal asing dengan mudahnya memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa izin. Terlebih lagi, jika kapal tersebut justru bekerja untuk melakukan aksi ilegal fishing hingga menyedot pelbagai isi kekayaan laut Indonesia.

"Masa ada kapal [asing] yang masuk kita biarkan? sudah kita ingatkan tetap kita biarkan? tenggelamkan saja, apa susahnya? tentunya itu tidak serta merta, saya yakin Bu Susi juga menenggelamkan bukan asal menenggelamkan saja kan," kata dia.

Meski begitu, Edhy menegaskan akan mengikuti prosedur yang berlaku untuk menenggelamkan kapal-kapal tersebut. Sebab, ia sendiri tak ingin menabrak aturan dan sewenang-wenang terkait penenggelaman kapal.

"Saya yakin Bu Susi juga menenggelamkan bukan asal menenggelamkan saja kan, apa anda mempertanyakan? jangan-jangan yang ditenggelamkan kapal-kapalan, kan enggak, saya yakin tidak itu," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Diketahui, Tedjo sempat menyindir harusnya kapal-kapal tersebut tak ditenggelamkan tetapi diserahkan kepada koperasi perikanan agar bisa digunakan oleh nelayan.

Kalaupun takut kapal itu digunakan kembali untuk aksi kejahatan ilegal fishing, kata Tedjo, maka akan lebih baik pemerintah saat ini membenahi regulasi dan pengawasan terhadap kapal-kapal itu.

Susi Pudjiastuti sejak menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan memang gencar menolak ilegal fishing. Salah satu aksi penolakannya itu dengan menenggelamkan kapal-kapal asing yang terbukti mencuri di perairan Indonesia

Akan Cek Kebijakan Reklamasi Teluk Benoa

Selain itu, Edhy mengaku akan mengecek terlebih dulu di internal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait keputusan Menteri KKP periode 2014-2019, Susi Pujiasti yang membatalkan proyek reklamasi Teluk Benoa yang belakangan menjadi polemik bagi masyarakat Bali.

"Semua yang ada terjadi dalam internal kita akan saya bongkar, akan saya liat," kata Edhy.

Diketahui, Susi telah menetapkan status Perairan Teluk Benoa Bali, sebagai Kawasan Konservasi Maritim menindaklanjuti usulan dari Gubernur Bali Wayan Koster.

Melihat hal itu, Edhy berkomitmen tak ingin gegabah untuk mengambil keputusan terhadap berbagai kebijakan, baik yang baru rencana maupun yang sudah diambil KKP yang sekiranya berdampak secara nasional.

Setelah itu, Edhy tak banyak lagi membahas terkait reklamasi Teluk Benoa. Ia lantas mengalihkan pembicaraan mengenai dua prioritas Jokowi yang diamanahkan kepadanya untuk dilaksanakan saat menjabat.

Jokowi, kata dia, meminta agar KKP memperbaiki pola komunikasi dengan para nelayan diseluruh Indonesia lebih baik ketimbang periode sebelumnya. Ia juga menyatakan komitmennya untuk mengurus dan membina para nelayan agar kesejahteraan makin baik.

Selain itu, Edhy berencana akan membentuk konsep penindakan bagi para nelayan Indonesia yang terindikasi melakukan pelanggaran peraturan tatkala sedang bekerja mencari penghidupan secara persuasif.

Salah satunya, ia akan bekerjasama dengan Jaksa Agung dan Kapolri untuk menerapkan konsep pembinaan ketimbang pemidanaan terhadap nelayan yang ditangkap pihak berwajib.

"Supaya penyikapan terhadap masyarakat nelayan adalah konsep pembinaan, jangan tiba-tiba dipenjara, sedih sekali di tanah air kita tiba-tiba nelayan dipenjara gara-gara melanggar. Kalau dia nelayan asing sih beda .Makanya harus diingatkan, dibina. Kecuali kalau [nelayan melakukan] pelanggaran pidana ya, itu beda ranahnya," kata dia.

Sebelumnya, Susi menetapkan Perairan Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi Maritim pada awal Oktober 2019 lalu. Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 46/KEPMEN-KP/2019 tentang KKM Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali.

Penetapan itu merupakan respons atas surat dari Gubernur Bali kepada pemerintah pada 11 September 2019 kemarin. Pemerintah setempat sebelumnya mengusulkan agar Teluk Benoa dijadikan Kawasan Konservasi Maritim.

Meski demikian, keputusan Susi itu lantas dibantah oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Ia menegaskan perubahan status Teluk Benoa menjadi kawasan konservasi tak serta merta membuat reklamasi di daerah tersebut batal.

Luhut menilai keputusan reklamasi sesuai dengan kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.

(rzr/DAL)