'Karpet Merah' dan 'Hijau' ala Khofifah untuk Ekonomi Jatim

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerapkan kebijakan ekonomi yang seimbang demi memajukan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

Perempuan itu pun siap membentangkan 'karpet merah' dan 'karpet hijau' di Jawa Timur.

Karpet merah yang dimaksud adalah membuka lebar untuk investasi baik PMA maupun PMDN, namun di sisi lain juga membuka lebar karpet hijau dengan mendorong pelaku koperasi, UKM dan IKM di Jawa Timur.

Hal itu menjadi paparan yang ditekankan Khofifah dalam Simposium Arah Bauran Kebijakan Bank Indonesia Dalam Menjaga Momentum Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi dan Pelantikan Pengurus ISEI Cabang Surabaya Koordinator Jawa Timur Periode 2019-2022 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (18/10).

"Kita ingin buka lebar karpet merah yang artinya ini outward looking yaitu kita memberikan ruang untuk investor baik PMA maupun PMDN . Tapi kita juga buka lebar karpet hijau yang berarti inward looking, yaitu memberikan ruang untuk koperasi, UKM dan IKM kita agar terus berkembang," kata Khofifah.

Jika dilihat dari sisi pengeluaran struktur PDRB, kontribusi terbesar di Jawa Timur masih didominasi oleh sektor konsumsi rumah tangga yakni 59,82 persen dengan pertumbuhan sebesar 4,88 persen.

Sehingga, kata dia, pemerintah tak hanya membuka dan memberikan peluang lebar untuk investor namun tetap harus memberikan dukungan dan dorongan agar UKM dan IKM tetap hidup. Oleh karena itu, program KUR menjadi signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui koperasi, UKM dan IKM.

Akses Kredit

Khofifah mengatakan, pemberian akses kepada UKM dan IKM salah satunya dilakukan dengan memudahkan penyaluran akses modal melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemberian KUR kepada pelaku UKM dan IKM ini diharapkan lebih murah, cepat cair dan mudah diakses.

"Kita ingin KUR bisa lebih luas diakses oleh pelaku UKM dan IKM. Maka Bank Pemerintah Daerah (BPD) Jatim termasuk yang saya minta agar Non Performing Loan (NPL)-nya secara signifikan bisa ditekan," tegasnya.

Apalagi, kata Khofifah, beberapa tahun belakangan BPD Jatim tidak bisa menjadi implementor KUR karena kredit bermasalah yang tinggi. Dalam dua kali RUPS, Khofifah sudah menekankan agar kredit tersebut bisa ditekan sehingga bisa kembali menyalurkan KUR.

Diketahui, bank bisa menyalurkan KUR jika rasio kredit bermasalah berada di bawah lima persen.

Khofifah juga meminta ISEI memberikan dukungan terhadap berbagai program yang saat ini terus dilakukan Pemprov Jatim.

Hal itu terkait denga pengentasan kemiskinan, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka, menaikkan Indeks Pembangunan Manusia, termasuk menyukseskan program One Pesantren One Product (OPOP).

Di tempat serupa, Gubernur BI selaku Ketua Umum Pengurus Pusat ISEI Perry Warjiyo mengatakan, bauran kebijakan Bank Indonesia 2019 dilakukan untuk memperkuat stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

"Ada lima tantangan yang harus kita hadapi ke depan. Yang pertama adalah ekonomi global, kedua arus permodalan, ketiga adalah fintech dan unbundling financial services serta perubahan perilaku agen ekonomi. Kalau kita perhatikan saat ini pinjaman bukan lagi diberikan oleh bank tapi juga fintech," katanya.

Terkait pelantikan pengurus ISEI cabang Surabaya Koordinator Jatim ini, menurutnya dibutuhkan sinergi yang kuat serta guyub rukun baik dari tingkat pusat hingga daerah. Dirinya pun mengapresiasi kepengurusan ISEI cabang Surabaya yang memenuhi unsur Academics, Bureaucrats and Government (ABG).

"Situasi ekonomi global yang tidak ramah memberikan tantangan yang semakin berat pada perekonomian domestik. Oleh karena itu sinergi, sinergi dan sinergi adalah kuncinya," katanya. (asa)