Jalan Panjang Nan Terjal Jokowi-Ma'ruf Realisasikan Visi Misi

Jakarta, CNN Indonesia -- Per Minggu, 20 Oktober 2019, Joko Widodo bersama Ma'ruf Amin resmi memimpin pemerintahan untuk lima tahun ke depan. Sejak itu keduanya bakal berusaha merealisasikan janji-janji politik selama gelaran Pilpres 2019.

Setidaknya ada sembilan poin yang dijanjikan mereka sebagaimana tertuang dalam visi-misi di Pilpres 2019. Mewujudkannya tak semudah membalik telapak tangan. Jokowi-Ma'ruf harus bekerja ekstra keras.

Berkaca pada periode pertama pemerintahan Jokowi, ada banyak persoalan yang melanda. Perlu keseriusan untuk membenahinya.

Pengamat politik dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas menilai diperlukan perbaikan pada beberapa sektor vital. Meski tak dipungkiri, ada progres yang dilakukan pemerintahan Jokowi dalam lima tahun terakhir.

"Yang sudah dicapai kemarin harus diperbesar, harus dilanjutkan di semua sektor prioritas. Yang kurang misal soal Sumber Daya Manusia, soal kepercayaan publik terhadap penegakan hukum," kata Abbas kepada CNNIndonesia.com, beberapa waktu lalu.

Agenda penegakan hukum misalnya yang masih menjadi catatan, terutama menjelang berakhirnya periode pertama. Jokowi dinilai tak terbuka kepada publik mengenai persoalan ini.

Contoh terbaru, ketika Jokowi dinilai banyak pihak tak mampu menyelesaikan persoalan Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi polemik di masyarakat. Permintaan sejumlah pihak agar Jokowi mengeluarkan Perppu pun dinilai hanya sebatas gimik politik semata.

Padahal menurut Abbas, kunci utama perbaikan sistem penegakan hukum adalah keterbukaan Jokowi kepada publik.

Jokowi harus berani memaparkan secara rinci dan transparan, terutama terhadap aturan-aturan baru yang dituangkan dalam undang-undang seperti dalam Revisi UU KPK yang baru. Dimana tak sedikit menilai, poin-poin perubahan dalam revisi itu justru melemahkan KPK.

"Jelaskan apa dan mengapa harus ada aturan baru. Paparkan secara terbuka dan rinci. Masyarakat akan paham. Ini soal kepercayaan publik ya," kata dia.

Penegakan sistem hukum itu sendiri sudah tercantum dalam poin enam visi dan misi Jokowi-Ma'ruf. Implementasinya dilakukan lewat penataan regulasi; reformasi sistem; pencegahan dan pemberantasan korupsi; penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM; serta mengembangkan budaya sadar hukum.

Pada poin ini, visi misi Jokowi-Ma'ruf juga digarisbawahi banyak pihak, khususnya terkait HAM. Salah satu yang mengkritisi adalah Komnas HAM yang pada awal tahun ini sudah memberi catatan, bahwa visi misi paslon nomor urut 01 saat Pilpres itu miskin solusi dalam penyelesaian persoalan HAM.

Komnas menilai visi misi Jokowi-Ma'ruf tak membeberkan atau menawarkan strategi unruk mengatasi masalah HAM ke depan.

SDM dan Kualitas Pendidikan

Kemudian mengenai peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Jokowi juga perlu menggenjot sejumlah sektor untuk merealisasikannya. Peningkatan kualitas SDM ini menjadi poin pertama visi misi Jokowi-Ma'ruf.

Misi peningkatan kualitas sumber daya manusia ini diwujudkan dengan mengembangkan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak, reformasi kesehatan, revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi hingga menumbuhkan kewirausahaan serta menguatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Misi ini juga masih meninggalkan celah. Menurut Abbas sejumlah aspek perlu mendapat sentuhan perbaikan. Misalnya sektor pendidikan.

Abbas melihat, masih banyak masalah pada sektor pendidikan. Penyelesaiannya pun tak menemui ke arah progres yang baik.

"Di aspek pendidikan yang saya kira jadi problem. Orientasi dan prioritas investasi di sektor sumber daya manusia ini belum terlihat serius. Berputar-putar belum ada progres yang baik," kata Abbas.

Menurut Abbas, lemahnya aspek pendidikan ini dapat dilihat dari betapa sedikitnya lulusan-lulusan eksakta atau ilmu teknologi semisal insinyur. Padahal yang diperlukan saat ini lebih banyak lulusan dan ahli-ahli teknologi untuk menunjang Indonesia dalam persaingan global saat ini.

Pun demikian dengan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pengembangan dalam bidang pengetahuan yang berhubungan dengan teknologi semakin jarang di Indonesia.

"Yang banyak justru di bidang agama, atau sosial. Itu kan tidak mendorong perekonomian," kata dia.

Rendahnya kualitas masyarakat yang bersumber dari pendidikan dan pengetahuan hingga keterampilan ini pun berimbas pada kemampuan kelas pekerja dalam memenuhi lapangan pekerjaan yang tersedia.

Bagi Abbas, pengangguran muncul bukan karena tak tersedianya lapangan pekerjaan, tapi karena kualitas SDM yang tak mumpuni pada banyak bidang pekerjaan.

"Sekali lagi ya karena kemampuan yang dimiliki tak mencukupi memenuhi tuntutan pekerjaan yang ada. Ini yang menyebabkan pengangguran ada dimana-mana," ujar dia.

Abbas sendiri menyebut memang masih banyak PR yang mesti dibenahi Jokowi. Lantaran janji nawacita yang digaungkan 5 tahun lalu pun memang belum teralisasi 100 persen.

Kepercayaan Masyarakat

Pengamat Politik dari LIPI, Wasisto Raharjo Jati menambahkan ada hal-hal pokok yang mestinya bisa menjadi fokus Jokowi di 5 tahun mendatang. Fokus ini jika dijalankan dengan sungguh-sungguh dampaknya pun akan panjang, yakni bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang terkikis karena polemik revisi UU KPK.

Dia menilai, yang terpenting dilakukan Jokowi pada periode kedua pemerintahannya bersama Ma'ruf nanti harus melakukan perbaikan dalam hal transparansi. Salah satunya mengenai sinergi pemerintahan daerah dalam rangka negara kesatuan sebagaimana tertuang dalam poin terakhir visi misi Jokowi-Ma'ruf.

"Saya pikir transparansi menjadi kunci perbaikan bagi Jokowi ke depan. Misalnya, percepatan penyelesaian prolegnas dengan DPR, pendekatan dialog dengan Papua dan minoritas, transparansi soal rekrutmen pejabat negara, dan penguatan komitmen soal anti korupsi," kata Wasis. (tst)