Petani Kendeng Adukan Pemerintahan Ganjar ke Jokowi soal KLHS

Jakarta, CNN Indonesia -- Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar menjalankan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk kawasan Pegunungan Kendeng.

Koordinator JMPPK Gunretno mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih memberikan izin pertambangan di kawasan Pegunungan Kendeng. Padahal, dalam KLHS itu Pegunungan Kendeng sudah ditetapkan menjadi kawasan dilindungi.

Diketahui, provinsi itu dipimpin untuk kedua kalinya oleh Ganjar Pranowo, politikus PDIP. Dia bersama Gus Yasin akan memimpin Jawa Tengah untuk periode 2018-2022.

Gunretno bersama sejumlah petani Kendeng mengadukan persoalan ini ke Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Ia ingin Jokowi mengetahui perintah untuk melaksanakan rekomendasi KLHS untuk wilayah Pegunungan Kendeng tak dijalankan.

"Kami malah punya beberapa bukti-bukti rekaman visual, kayaknya KLHS yang diperintahkan Pak Jokowi ini, enggak mau dilakukan di daerah. Ini kan terus gimana?" kata Gunretno di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (19/11).

"Fakta di lapangan tentang tambang yang di Pegunungan Kendeng ini merah sekali, ada yang legal, ada yang ilegal," ujarnya melanjutkan.

Gunretno menyatakan KLHS merupakan perintah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), sehingga wajib dilaksanakan untuk menentukan Perda Tata Ruang.

Ia meminta Moeldoko meneruskan kepada Jokowi agar kepala negara itu bisa membuat perintah lewat instruksi atau peraturan presiden terkait pelaksanaan KLHS. Menurutnya, sampai hari ini aktivitas tambang masih terus berjalan di kawasan Pegunungan Kendeng.

"Kayaknya kami merasa ini kayak ada pembiaran gitu. Maka kami sampaikan Pak Moeldoko, gimana ini negara kita kalau pengerusakan ini terus dibiarkan. Ini harus ada tindakan tegas," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Gunretno mengatakan Moeldoko bakal berkomunikasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta lembaga terkait untuk menindaklanjuti aduan pihaknya. Ia menyebut akan terus memantau kelanjutan pemerintah dalam menyelesaikan masalah Pegunungan Kendeng.

"Kalau pun ini tidak selesai-selesai ya Kendeng akan tetep terus bertanya. Mungkin akan bertanya langsung pada Pak Jokowi juga," tuturnya. (fra/asa)